Jumat, 11 November 2016

Kegiatan Pramuka Akan Masuk Pelajaran Formal

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (Suara Pembaruan/Aries Sudiono)



Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, pihaknya akan memasukkan kegiatan pramuka sebagai bagian pelajaran formal. Gerakan pramuka dinilai memiliki kedudukan strategis untuk memperkuat pendidikan karakter bagi anak bangsa karena mengajarkan kecakapan kepanduan dan kecakapan hidup.


"Kecakapan kepanduan, membuat anak mampu untuk percaya diri, mandiri, fleksibel dan tahan banting dengan berbagai tantangan. Sedangkan kecakapan hidup dari pramuka, dapat menjadi modal ketrampilan generasi untuk mengembangkan diri ditengah masyarakat," kata Muhadjir, dalam acara Pengukuhan Pergantian Antar Waktu Pemimpin Saka Widya Budaya Bakti Kemdikbud, di Jakarta, Kamis (15/9).

Menurut Muhadjir, pihak Kemdikbud sendiri sedang menyiapkan naskah akademik, kurikulum, termasuk soal plotting.

"Kita undang mereka yang sudah melaksanakan pendidikan karakter, untuk kita serap pengalaman jadikan bahan rumusan program kurikulum. Jika mau wajib maka wajib diikuti semua siswa. Kalau sekarang ekstra maka suka-suka. Dengan menjadikan bagian kurikulum, tentu akan otomatis," paparnya.

Dengan masuk sebagai mata pelajaran, kata Muhadjir, gerakan pramuka akan ditanamkan dari pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Salah satu hal yang terpenting dalam pendidikan, kata Muhadjir, menjadikan anak didik memiliki karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

"Hal tersebut dapat ditingkatkan dalam gerakan pramuka. Pasalnya, pramuka dapat melengkapi materi pendidikan yang banyak berorientasi pada pengetahuan," tambah Muhadjir.

Source : http://www.beritasatu.com

Mendikbud: Semangat dan Sabar Layani Anak Berkebutuhan Khusus

Luwuk-Banggai, Kemendikbud -- Pada hari kedua kunjungan kerja ke Kabupaten Banggai, Sabtu (5/11/2016), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meninjau kegiatan belajar siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) Luwuk bersama dengan Bupati Banggai Herwin Yatim. Saat melakukan interaksi dengan para siswa berkebutuhan khusus, Muhadjir menyampaikan rasa bangga dan harunya pada semangat belajar siswa. 
 
Seraya memberikan apresiasi atas semangat para pendidik siswa berkebutuhan khusus, Ia menitipkan pesan agar para guru dan tenaga kependidikan di SLB Luwuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. 
 
"Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu mendidik anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya mohon Bapak Ibu selalu semangat dan sabar dalam mendidik anak-anak kita," disampaikan Mendikbud kepada para guru SLB Luwuk yang merasa senang dan terharu atas kunjungan menteri ke sekolah mereka. 
 
SLB Luwuk berada di kawasan Kilometer 3, Kelurahan Bungin Timur, Luwuk, Banggai melayani 68 siswa berkebutuhan khusus, dengan dukungan 28 guru dan tenaga kependidikan. Selain jenjang pendidikan dasar, SLB Luwuk juga melayani siswa berkebutuhan khusus dengan jenjang pendidikan menengah. 
 
Di tahun 2016, bantuan dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kemendikbud telah digunakan untuk membangun ruang belajar baru untuk mendukung suasanya belajar yang lebih nyaman. Pada kesempatan tersebut Mendikbud memeriksa langsung pengerjaan proyek pembangunan ruang kelas yang hampir rampung. 
Mendikbud juga memeriksa asrama bagi para siswa berkebutuhan khusus. Ia menitipkan pesan agar pengelola asrama dapat menjaga kebersihan dan kerapian asrama. 
 
"Siswa di sini datang dari banyak tempat. Kita siapkan asrama untuk siswa yang rumahnya jauh supaya mereka rajin datang ke sekolah," ungkap salah seorang guru.
 
Source : http://www.kemdikbud.go.id

Jumpai Tenaga Pendidik Banggai, Mendikbud Sampaikan Program Prioritas di Bidang Pendidikan

Luwuk-Banggai, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dalam temu pendidik, Mendikbud menyampaikan tiga program prioritas pemerintah di bidang pendidikan yang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepadanya.

“Bapak Presiden mengamanatkan tiga hal kepada Saya, yang pertama adalah mengatasi kesenjangan. Yang kedua terkait revolusi mental pada generasi muda, dan yang ketiga adalah penajaman dan percepatan pendidikan vokasi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa,” disampaikan Mendikbud di depan seribu orang pendidik Kabupaten Banggai yang berkumpul di Aula Dinas Perkebunan, Jumat (04/11/2016).

Dilanjutkan Mendikbud, melalui program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah terus berupaya meningkatkan akses kepada layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin agar dapat terus belajar. Terkait pendidikan vokasi, Mendikbud menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta mengembangkan SMK di bidang Maritim dan Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pariwisata dan Industri Kreatif. 

Mendikbud: Guru Harus Tingkatkan Profesionalisme

Revolusi mental di bidang pendidikan bagi generasi muda yang dilaksanakan melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada jenjang pendidikan dasar sangat bergantung pada peran guru. Oleh karena itu, Mendikbud menyampaikan pentingnya guru menjaga semangat seorang pendidik dan meningkatkan profesionalisme.

“Saat ini pemerintah memberikan 72 trilyun untuk tunjangan profesi guru, dan sekitar 142 trilyun untuk gaji guru setiap tahunnya. Saya harap para guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi dapat mengajar dengan baik, jangan asal-asalan,” tutur Mendikbud.

Bagi Muhadjir, terdapat tiga hal yang wajib dimiliki oleh seorang guru yang baik, diantaranya adalah keahlian (pedagogik dan substansi), tanggungjawab sosial, serta panggilan jiwa sebagai seorang pendidik. Sebagai profesi yang sangat penting dan mulia, guru merupakan kunci perubahan sebuah bangsa. Untuk itulah Mendikbud menyampaikan bahwa Kemendikbud akan menjalankan beragam program dan kebijakan yang mendorong perubahan pada sikap mental guru di Indonesia. 

"Di dunia ini hanya ada dua profesi, guru dan lain-lain. Itu yang dikatakan Mendikbud terdahulu, bapak Daud Joesoef, dan saya meyakininya," ujar Mendikbud yang disambut tepuk tangan para Guru.

Source : http://www.kemdikbud.go.id

Kemdikbud dorong implementasi pendidikan berbasis budaya daerah

Yogyakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya daerah di sekolah sebagai sarana melestarikan kearifan lokal serta membentuk karakter bangsa.

"Budaya daerah dari para leluhur kita memiliki nilai yang sangat fundamental dan harus diwariskan ke generasi berikutnya," kata Direktur Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Sri Hartini dalam Kongres Bahasa Jawa VI di Yogyakarta, Rabu.

Budaya daerah, menurut Sri, merupakan kebiasaan-kebiasaan luhur yang diturunkan oleh para leluhur di masing-masing daerah. Hal itu sekaligus menjadi identitas pembeda antara daerah satu dengan lainnya.

Sri mencontohkan, seperti dalam Budaya Jawa, bahasa mengandung makna, simbol, sekaligus nilai yang memiliki keterkaitan dengan budaya sopan santun yang selama ini membentuk karakter masyarakat Jawa. Tanpa terus diajarkan dalam pendidikan formal, menurut dia, budaya itu sulit dilestarikan. "Warisan itu harus terus dijaga agar tidak luntur atau hilang," kata dia.

Untuk melestarikan budaya daerah, menurut dia, Kemendikbud juga telah mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan budaya daerah dalam pelajaran di sekolah melalui materi muatan lokal.

Namun demikin, meski materi muatan lokal telah dimasukkan ke dalam bagian mata ajar di sekolah, menurut Sri, porsi budaya daerah yang dimasukkan ke dalam muatan lokal sebagian besar masih sebatas seni dan tari. "Pengetahuan mengenai kearifan lokal lainnya belum seluruhnya dimasukkan ke dalam materi muatan lokal," kata dia.

Selain melalui sekolah, menurut dia, pelestarian budaya daerah harus diperkuat melalui ekosistem yang lebih kecil yakni keluarga. "Budaya daerah harus lebih dahulu bisa diterapkan minimal dalam keluarga masing-masing," kata dia. 

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Source :  http://www.antaranews.com

Kemendikbud Akan Segera Rehabilitasi Gedung Sekolah Rusak

Kuningan-Jabar, Kemendikbud – Dalam kunjungannya ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis (10/11/2016), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bersama Bupati Kuningan Acep Purnama meninjau lokasi gedung Sekolah Dasar Negeri (SD) Negeri Bunigeulis 1 Hantara, Kuningan yang sebagian ruangan kelas dan ruang gurunya terbakar pada akhir bulan Juli yang lalu. Ia sampaikan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas gedung sekolah di seluruh Indonesia.

“Kita akan lakukan rehabilitasi pada gedung-gedung sekolah yang rusak ringan, sedang dan juga rusak berat. Nanti kita akan buat standarnya sesuai dengan kebutuhan belajar masa kini dan agar dapat menunjang program penguatan karakter di sekolah,” disampaikan Mendikbud seusai meninjau kegiatan belajar di SDN Bunigeulis 1 Hantara, Kuningan, Jawa Barat.

Terkait biaya pembangunan gedung sekolah yang terbakar, Muhadjir menyampaikan bahwa Kemendikbud akan berbagi biaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan. “Nanti kita akan gunakan APBN dari Kemendikbud dan APBD Pemkab Kuningan,” pungkasnya.

Direktur Pembinaan SD Wowon Wirdayat yang menyertai kunjungan kerja Mendikbud menyatakan pihaknya sudah menyiapkan skema revitalisasi sekolah yang dirancang agar dapat mewujudkan sekolah yang sehat dan nyaman untuk kegiatan belajar siswa. Wowon juga menyampaikan bahwa desain bangunan sekolah baru tersebut dilakukan secara gotong royong oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Kuningan.

Kepala sekolah SDN Bunigeulis 1, Kurniasih, mengungkapkan bahwa selama empat bulan terakhir siswa kelas VI harus belajar di dalam ruang kelas sementara yaitu tenda yang dibangun di lapangan sekolah, sedangkan siswa kelas 4 harus belajar di musala. Ia sampaikan rasa terima kasihnya mewakili pengelola sekolah atas bantuan yang diberikan Kemendikbud dan Pemkab Kuningan.

Pada saat berinteraksi dengan siswa kelas VI di tenda pengganti kelas sementara, Mendikbud Muhadjir memberikan apresiasinya kepada para siswa yang fasih dalam membawakan lagu-lagu Sunda yang diajarkan di sekolah. Baginya, penting agar anak-anak diperkenalkan dan diajarkan seni-budaya dan tradisi lokal sejak dini. Hal tersebut sejalan dengan penguatan pendidikan karakter. 

Guru besar Universitas Negeri Malang itu juga menyampaikan pentingnya kegiatan belajar yang tidak terpaku pada metode pengajaran di dalam kelas. Guru harus dapat mendidik siswa melalui beragam cara dan meningkatkan aktivitas pembelajaran di luar kelas. “Saya ingin ekosistem sekolah dapat menjadi sumber belajar. Sebagian besar kegiatan belajar harus di luar kelas,” ujar Mendikbud.

Tak lupa ia menitipkan pesan kepada para guru dan komite sekolah agar dapat bergotong royong memajukan pendidikan di lingkungan mereka.

Source : http://www.kemdikbud.go.id

Mendikbud: UN Sedang Dikaji Ulang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (Suara Pembaruan/Aries Sudiono)


Luwuk, Sulteng- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya sedang mengkaji, apakah ujian nasional masih diperlukan atau tidak.

"Berdoa saja ya, mudah-mudahan," kata menteri tanpa melanjutkan penjelasannya saat mengunjungi SMK Negeri I Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu (5/11) didampingi Sekjen Kemdikbud Didik Suhadi dan Bupati Banggai Herwin Yatim.

Mendikbud memasuki sejumlah ruangan untuk berdialog langsung dengan para siswa. Saat berada di ruang Kelas XII jurusan, seorang siswa bernama Mohamad Kaharuddin tiba-tiba mengancungkan tangan dan meminta kesempatan bertanya kepada Mendikbud.
"Mohon maaf pak menteri, boleh saya bertanya," ujar Kaharuddin tanpa malu-malu dan langsung dipersilakan menteri.

"Pak Menteri, apakah ujian nasional itu masih akan dilakukan? Apakah UN tidak menghambur-hamburkan dana saja," ujarnya yang disambut tepuk tangan para siswa dan guru.
"Menurut kamu bagaimana," jawab menteri.
"Menurut saya pak, UN tidak perlu lagi, dihapus saja, karena kalau UN itu, siswa pasti meniru-niru temannya. Maksudnya menyontek. Jadi UN buang-buang dana saja," katanya tegas dan disambut tepuk tangan riuh para siswa.
"Siapa yang suruh kamu bertanya seperti itu," timpal menteri lagi sambil tersenyum.
"Tidak ada pak, ini ide saya sendiri," ujar Kaharuddin.
"Kalau begitu saya mau kasih hadiah sama kamu," kata menteri sambil mencabut dompetnya dan menyerahkan selembar uang kertas dan disambut ria para siswa.

Menteri kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan UN sedang dalam pengkajian ulang. Keputusannya nanti segera umumkan apakah tahun depan masih ada UN atau tidak. "Berdoa'a saja ya, mudah-mudahan ..." ujar menteri lagi.

Menjawab pertanyaan siswi di kelas yang sama bernama Firra Palesa tentang bagaimana meningkatkan prestasi siswa, menteri mengatakan bahwa ke depan, para guru diwajibkan untuk berada di kelas selama delapan jam sehari atau minimal 40 jam seminggu agar siswa betul-betul maksimal dalam belajar.

"Dengan belajar delapan jam sehari di kelas, maka pada hari Sabtu akan diliburkan sehingga waktu hari Sabtu dan Minggu itu bisa digunakan anak-anak untuk berkumpul bersama keluarga," ujar menteri dan lagi-lagi disambut sorak-sorai para siswa dan guru.

Sebelum meninggalkan ruang kelas tersebut, Mendikbud juga memberikan hadiah uang kepada Firra Palesa atas keberaniannya mengajukan pertanyaan kepada menteri.

Di semua kelas yang dikunjungi, menteri mengecek siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sejumlah siswa yang ditemui mengaku sudah menerima KIP namun sampai saat ini belum bisa mencairkan uangnya dan belum tahu bagaimana mencairkan dananya. "Saya minta KIP kalian dikumpulkan kepada Kepala Sekolah yang akan melaporkannya ke Jakarta (Kemdikbud) agar bisa diatur pencairannya melalui Bank Rakyat Indonesia," ujar menteri.

Para siswa penerima KIP di tingkat SMU/SMK akan mendapat bantuan pendidikan sebesar Rp1 juta per tahun untuk meringankan beban siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti pengadaan buku tulis dan buku pelajaran serta pembelian pakaian seragam.

Source :  http://www.beritasatu.com

Potensi Korupsi Dunia Pendidikan

Peta Korupsi Pendidikan
Laporan Pemantauan Lapangan Dana Pendidikan Tahun 2014, yang dilakukan Deputi Pencegahan KPK menyebutkan bahwa akar permasalahan pengelolaan anggaran pendidikan disebabkan oleh 4 (empat) faktor meliputi lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi (data tidak handal), adanya kekosongan pengawasan, dan lemahnya kontrol publik/sosial. Berikut adalah peta resiko/potensi penyalahgunaan anggaran pendidikan:


Hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Tim Pencegahan KPK menyebutkan banyak sekali varian penyalahgunaan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan dana pendidikan yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, tujuan khusus BOS adalah membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri SMP/SMPLB/SMP/SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;  membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta; mengurangi angka putus sekolah (SMA/SMK); meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA/SMK. Potensi kebocoran dana BOS meliputi:
  • Manipulasi jumlah siswa penerima BOS lewat entri data yang dilakukan oleh pihak sekolah. Manipulasi ini bertujuan supaya dana BOS yang mereka dapatkan lebih besar dari jumlah siswa yang membutuhkan dana tersebut. Dengan demikian oknum sekolah tersebut bisa menganggarkan dana BOS yang sebenarnya tidak ada realisasinya, dialihkan ke kantong pribadi oknum sekolah tersebut.
  • Penyerahan Laporan ke Provinsi seringkali menyelipkan gratifikasi, dengan kisaran 300 ribu (keterangan Gratif, 25/7).
  • Seringnya peraturan berupa juknis yang datang terlambat berdampak pada keterlambatan penerimaan dan distribusi dana ke daerah.
  • Dimungkinkan adanya penyimpanan anggaran dana BOS dalam jangka waktu tertentu di Kas Umum Daerah.
  • Pada saat transfer dari KUD ke rekening sekolah, dimungkinkan adanya kuasa dinas untuk meminta potongan (kisaran variatif) antara 10-50% dari total BOS), modusnya antara lain meminta setoran langsung, menjual produk, melakukan suap, dan meminta biaya administrasi.
  • Penggunaan Dana BOS oleh sekolah juga berpotensi korupsi misalnya pengalokasian dana BOS yang tidak sesuai dengan 13 Item pembelanjaan dalam Juknis.
  • Laporan tahunan yang terjadi seringkali terlambat, bahkan terjadi manipulasi laporan.
 Source : http://acch.kpk.go.id

Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?

Halaman kantor Komisi Pemberantasan Korupsi berubah layaknya show room mobil mewah. Deretan mobil mewah, yang selama ini mungkin hanya bisa dilihat di majalah-majalah otomotif, kini mengisi halaman parkir yang tak seberapa luas. Mobil-mobil ini merupakan hasil sitaan dari koruptor yang sebelumnya telah dicokok oleh komisi anti rasuah.

Tak hanya mobil, sitaan barang koruptor yang pernah "mampir" di kantor KPK, satu set meja makan, puluhan motor, dan bus. Belum lagi sejumlah rumah, tanah dan bangunan lain juga pernah disita dari para koruptor yang ditangani kasusnya. Penyitaan asset merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yaitu :
  1. Yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  2. Yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  3. Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  4. Yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  5. Yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
 Tujuan Penyitaan Aset Koruptor
Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.

Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pelacakan aset sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan
 
Barang sitaan berupa uang maupun tabungan dalam rekening (diawali dengan pemblokiran) akan ditampung dalam rekening penampungan yang dimiliki oleh KPK. Sedangkan jika dalam bentuk non- uang (barang) disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan. Penyitaan juga berfungsi untuk mengamankan barang bergerak karena mudah berpindah tempat dan berpindah tangan.

Fungsi Asset Tracing
Fungsi asset tracing adalah melacak dan mengidentifikasi harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pasca pengesahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang baru yaitu UU No. 8 Tahun 2010,) KPK mendapat legitimasi menangani TPPU (predicate crime : korupsi) sehingga kegiatan asset tracing juga diarahkan untuk:
  • Mendeteksi sejak awal (sejak tahap penyidikan) seluruh harta kekayaan tersangka dan atau keluarga yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilnya yang diduga sebagai hasil TPK;
  • Hasil asset tracing digunakan selain untuk pembuktian TPK juga untuk menemukan indikasi TPPU.
Proses asset tracing dilakukan sampai dengan tahap pelimpahan kasus ke pengadilan. Namun, jika dibutuhkan, tak tertutup kemungkinan untuk membantu jaksa dalam pembuktian di persidangan ataupun dalam pengembangan kasus lainnya.  

Follow the suspect, follow the money and follow the asset.

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya terdapat tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hal ini kemudian mendasari penanganan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan berbagai metode pendekatan. Pertama, pendekatan konvensional, Follow the suspect, yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. Kedua, follow the money and follow the asset, yaitu penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan. Metode ketiga, adalah gabungan dari kedua metode diatas, yang sampai saat ini dianggap paling efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
 
Pembayaran Uang Pengganti

Pembayaran uang pengganti adalah upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Pada follow the suspect, pelaku hanya dijatuhi pidana pokok, seiring dengan perkembangan kasus TPK, digunakan metode follow the money and follow the asset, untuk mengejar seluruh aset yang terkait dengan kasus TPK.

Dalam putusan pengadilan, kita mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok yang berupa kurungan dan/atau denda, juga pidana tambahan, yakni pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan upaya yang sangat penting dalam mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut
.
Penyelesaian tunggakan uang pengganti dapat dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana atau melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan seperti yang diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Dalam proses pembayaran uang pengganti, peran dari penyitaan aset sangat penting, yaitu untuk mengunci harta kekayaan pelaku agar tidak dipindahtangankan sampai dengan putusan inkracht. Melalui pidana tambahan ini diharapkan mampu memberikan deterent effect secara konkrit, karena tidak akan ada lagi terpidana yang masih dapat berfoya-foya menggunakan hasil korupsinya di dalam penjara.

Source :  http://acch.kpk.go.id

LHKPN : Transparansi Pemimpin Negeri



Mengapa seorang Penyelenggara Negara (PN) atau Pejabat Publik harus melaporkan harta kekayaannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menengok jauh ke belakang pada masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab (634-644 M). Umar bin Khattab mewajibkan para gubernur untuk mencatat dan melaporkan kekayaannya saat dilantik dan saat mengakhiri masa jabatannya. Hal ini agar dapat diketahui pertambahan kekayaan yang bersangkutan, apakah berasal dari sumber yang sah atau dari sumber yang terdapat potensi konflik kepentingan.

Pelaporan harta kekayaan, atau yang dikenal dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) mulai diberlakukan di Indonesia setelah diundangkannya Undang-undang No. 28 tahun 1999. Pelaporan harta kekayaan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebelum lahir KPK, dan bahkan sebelum KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) berdiri di Indonesia sudah ada kewajiban untuk melaporkan kekayaan bagi pejabat publik.  Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pejabat negara di level tertentu diwajibkan untuk menyampaikan Daftar Kekayaan Pejabat (DKP) kepada atasan masing-masing. Sementara itu, di era Presiden Soekarno, terdapat Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, yang mempunyai hak mengadakan penilikan/pemeriksaan harta benda setiap orang dan setiap badan.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, saudara dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan pejabat publik. LHKPN telah berkembang pesat menjadi isu etik dan antikorupsi global. Kewajiban lapor kekayaan diyakini penting oleh banyak negara sebagai media meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif. Mekanisme pelaporan kekayaan adalah media yang memungkinkan pengawasan kejujuran, integritas, dan deteksi kemungkinan adanya tindakan memperkaya diri secara ilegal oleh pejabat publik.

Sejak diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) lewat UU No. 7/2006 pada April 2006, maka menjadi langkah yang tepat untuk memperbaiki mekanisme pelaporan kekayaan PN baik dari sudut peraturan perundang-undangan, optimalisasi kewenangan yang ada, kapasitas kelembagaan, hingga kriteria dan prosedurpelaksanaannya. Jelas kewajiban lapor kekayaan diarahkan kepada para pejabat publik, baik yang merupakan pejabat negara yang dipilih (elected officials) maupun mereka yang menempuh karir dalam sistem birokrasi. Lantaran yang dibidik bukan hanya jabatan atau orang-orang yang mengisinya, melainkan juga kepentingan yang tercakup di dalamnya, kecenderungan untuk mengabaikan, membangkang, atau mengakali mekanisme pelaporan kekayaan, terus menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga yang diserahi tugas mengelolanya. Meski di sisi yang lain, kesadaran pejabat publik untuk mematuhinya juga mulai menguat dari waktu ke waktu.

Memastikan Kepatuhan
LHKPN memiliki peran ganda dari sisi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi (TPK). LHKPN berperan sebagai instrumen sosial yang dibentuk oleh hukum dengan tujuan-tujuan tertentu, diantaranya untuk memastikan integritas para calon PN/pengisi jabatan publik;  menimbulkan rasa takut di kalangan PN untuk berbuat korupsi; menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab (karakter etis) di kalangan PN;  mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik PN dengan kepentingan pribadinya;  meningkatkan kontrol masyarakat terhadap PN;  dan menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

PN yang tidak melaporkan kekayaannya secara benar, bisa diklasifikasikan sebagai tindakan pemalsuan. Pemalsuan yang mungkin dilakukan dalam pelaporan kekayaan bisa berupa menyembunyikan kekayaan tertentu, mengubah asal-usul kekayaan dari yang sebenarnya, dan  mengurangi nominal kekayaan tertentu secara sepihak. Karena pelaporan kekayaan dilakukan melalui suatu formulir resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka pemalsuan terhadap laporan kekayaan masuk dalam kategori pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat sesungguhnya telah diatur dalam KUHP Pasal 263 ayat 1 KUHP.

Kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK perlu diberi kewenangan menyampaikan surat peringatan, merekomendasikan sanksi, termasuk menyediakan bukti-bukti pendukung bagi setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan PN terhadap ketidakpatuhannya dalam melaporkan kekayaan kepada lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Pimpinan lembaga negara/pemerintahan di mana PN menjabat.

Pengaturan semacam ini diterapkan di Amerika Serikat, di mana PN tidak patuh dalam melaporkan kekayaannya, maka Director Office of Government's Ethics di lingkungan eksekutif, atau Komite Etik Kongres di lingkungan legislatif, atau Judicial Conference di lingkungan yudikatif harus segera melaporkan identitas PN yang tidak melaporkan kekayaannya kepada Jaksa Agung. Ethics in Government Act Amerika Serikat juga mewajibkan Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Departemen, Komite Etik Kongres, dan Judicial Conference untuk memberhentikan atau mengambil sanksi hukum lainnya bagi PN yang tidak melaporkan kekayaan.

Guna menertibkan kegiatan laporan kekayaan PN, perlu diatur pula frekuensi pelaporan selama PN menjabat. Contoh di banyak negara, penentuan periode pelaporan kekayaan PN dilakukan setiap tahun. Hal ini dimaksudkan untuk menyeragamkan batas waktu pelaporan kekayaan kepada seluruh PN, tanpa harus bergantung pada tanggal pengangkatan PN yang justru menyulitkan pengadministrasiannya karena berbeda-beda antara satu PN dengan PN yang lain. Selain itu, periode satu tahun adalah periode yang lazim digunakan bagi kegiatan pembukuan keuangan, dan juga digunakan sebagai periode pelaporan kekayaan untuk kepentingan pajak, sehingga memudahkan PN untuk merekam perkembangan kekayaannya dan menyelaraskan aktivitas pelaporan kekayaan dengan aktivitas pelaporan pajaknya. 

 
Berdasarkan laporan rutin Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN KPK, per 31 Juli 2015 jumlah Wajib LHKPN sebanyak 248.291 PN. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan LHKPN sebesar 172.038, sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 69,29%. Berikut tabel kepatuhan LHKPN masing-masing lembaga negara:



 Peran LHKPN dalam Pilkada
Dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung, LHKPN tidak hanya berfungsi dalam pencegahan dan penindakan, namun juga dapat dimanfaatkan oleh publik sebagai salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas calon kepala daerah. Disamping itu, juga untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan cara membuka informasi mengenai harta calon kepala daerah untuk menunjukkan bahwa tidak ada harta yang disembunyikan.

Pelaporan harta kekayaan juga berfungsi untuk mengawasi harta kekayaan calon kepala daerah, dengan harapan untuk secara persuasif mencegah mereka dari penyimpangan perilaku, melindungi mereka dari tuduhan palsu, dan juga untuk membantu memperjelas ruang lingkup illicit enrichment atau aktivitas ilegal lainnya melalui peran pelaporan harta kekayaan sebagai bukti pendukung.

Dengan demikian, LHKPN diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih. Kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah meningkat karena pelaporan harta kekayaan dapat memberikan sinyal bahwa potensi korupsi oleh  kepala daerah dapat diawasi sejak dini.

Source :  http://acch.kpk.go.id

Presiden dukung pendirian sekolah penerbangan di Papua

 Staf Khusus Presiden sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya (kiri) berbincang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)



Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh dan akan meresmikan pendirian sekolah penerbangan atau sekolah pilot di Biak, Papua, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan SDM di provinsi itu.

"Oktober pekan kedua, Presiden akan ke Papua. Agenda pertama sementara kunjungan dan meresmikan sekolah pilot di Biak," kata Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Lenis baru saja melaporkan situasi dan perkembangan terkini mengenai persoalan di Papua kepada Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Lenis menyampaikan kepada wartawan dukungan dan sambutan baik Presiden atas rencana dan realisasi pendirian sekolah pilot di Biak.

"Sekolah pilot ini merupakan milik adat yang dikelola secara swadaya dan dikelola oleh BUMA atau Badan Usaha Milik Adat," katanya.

Presiden kepada Lenis menyampaikan harapannya agar putra-putri Papua tidak sekadar menjadi penonton tetapi terjun langsung terutama dalam pembangunan dunia penerbangan di wilayahnya.

"Anak-anak Papua ikut terlibat membangun Papua dalam kerangka NKRI. Ini sekolah disiapkan untuk mendidik putra-putri Papua sekaligus mendidik agar Papua juga punya sekolah penerbangan," katanya.

Saat ini, sejumlah putra-putri Papua yang sudah diseleksi sedang menjalani pendidikan di Sekolah Penerbangan di Cirebon, Jawa Barat.

Menurut Lenis, kondisi geografis Papua yang didominasi pegunungan tinggi dan pantai menjadi lokasi yang baik bagi calon-calon penerbang untuk mengasah keterampilannya karena secara langsung menghadapi tantangan awan, angin, dan cuaca Papua yang penuh tantangan.

"Siswa-siswa sudah ada, sedang menjalani pendidikan di Cirebon, jumlahnya sekitar 30-an orang. Kalau sudah siap semua kita akan pindahkan ke Biak," katanya.

Ia menegaskan seluruh perangkat untuk beroperasinya sekolah tersebut telah siap termasuk dari sisi instruktur hingga fasilitas sembilan pesawat latih yang siap digunakan.


Source :  http://www.antaranews.com

Vietnam akui sekolah penerbangan Indonesia

lustrasi aktivitas di satu sekolah penerbangan swasta nasional. (ANTARA FOTO/Lucky R)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Vietnam mengakui sekolah penerbangan Perkasa Flight School, yang dioperasikan PT Mitra Aviasi Perkasa. Mereka memberi sertifikat pengakuan itu, yang dilakukan Lembaga Otoritas Penerbangan Vietnam atau CAAV.

Direktur Jenderal CAAV, Lai Xuan Thanh, memberikan certificate of approval kepada CEO PT Mitra Aviasi Perkasa, Septo Sudiro, di Hanoi, Vietnam, Jumat. Calon-calon pilot perusahaan penerbangan Vietnam, di antaranya Vietnam Airlines dan Vietjet, dididik Perkasa Flying School.

Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi, menyampaikan penghargaan kepada CAAV dan pemerintah Vietnam atas pemberian sertifikat itu, yang turut menguatkan hubungan bilateral kedua negara.

"Dengan semakin berkembangnya industri penerbangan Vietnam, maka tiga maskapai Vietnam yang telah memesan ratusan pesawat Boeing dan Airbus, tentu memerlukan pilot-pilot yang dalam hal ini sebagian bisa dipenuhi Perkasa Flight School dan melatih calon-calon pilot dari Vietnam," ujar Hadi, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat. 

Indonesia termasuk negara dengan industri penerbangan dengan pertumbuhan mencorong di Asia Pasifik. Dengan perkiraan 66 juta pemakai jasa penerbangan di Indonesia saban tahun, diperlukan banyak SDM pengawak, di antaranya tenaga pilot yang profesional. 

Sejalan dengan itu, sekolah-sekolah penerbangan di Tanah Air berdiri, baik dengan kemampua sendiri atau menggalang kerja sama dengan pihak di dalam dan luar negeri.

Sudiro bangga atas pencapaian institusi yang dia pimpin, sebagai pengakuan akan mutu dan profesionalisne sekolah pilot Indonesia yang dapat bersaing dengan lembaga sejenis dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia. 

Keberhasilan Perkasa Flight School, kata dia, tidak lepas dari dukungan penuh Kedutaan Besar Indonesia di Hanoi dalam memfasilitasi dan menjembatani hubungan dan kerja sama.  

Menurut data CAAV, tingkat pertumbuhan pemakai jasa penerbangan di Vietnam mencapai 14,9 persen per tahun pada kurun 2010-2015. Dari sisi jumlah, angka itu adalah 63 juta orang setahun, yang terbagi 18 juta pemakai jasa penerbangan internasional dan 45 juta di sisi penerbangan domestik.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Source : http://www.antaranews.com

Doli Kurnia sayangkan pemberhentian Fadel Muhammad

Fadel Muhammad (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)


Jakarta (ANTARA News) - Politisi muda Golkar Ahmad Doli Kurnia menyayangkan pemberhentian politisi senior Fadel Muhammad dari jabatan Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar yang diduga karena perbedaan pandangannya dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Saya cukup menyayangkan apabila ada kader yang dipecat dengan alasan yang terkait dengan Ahok. Apalagi salah satu yang diberhentikan adalah Fadel Muhammad, yang tidak diragukan lagi kiprahnya di Golkar selama ini " ujar Doli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Doli mengatakan saat ini, kader yang meminta Golkar untuk menarik dukungannya terhadap Ahok, termasuk Fadel, adalah kader-kader yang peka, aspiratif, serta cinta dan sayang terhadap Golkar.

Dia berharap elite Golkar tidak kehilangan sensitivitasnya dalam melihat realitas tersebut.

"Apalagi selama ini jargonnya adalah Suara Rakyat Suara Golkar," ujar Doli.

Sebelumnya DPP Partai Golkar dikabarkan memberhentikan politisi senior Fadel Muhammad dari jabatan Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar.

Fadel sendiri mempertanyakan pemberhentian itu. Dia mengaku sudah menghubungi Ketua Umum Golkar Setya Novanto melalui pesan singkat namun belum mendapatkan balasan.


Source : http://www.antaranews.com

Tax Amnesty Bisa Hapus Tuntutan Kasus Pajak?

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa memberikan keterangan terkait permintaan penghentian kasus pajak yang menyangkut PT Mobile 8 Telecom. Alasan pembatalan tersebut karena perusahaan telah mengikuti tax amnesty.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan akan melakukan pemeriksaan terkait masalah tersebut. "Aku belum bisa komentar, aku cek dulu deh seperti apa, aku belum bisa komentar itu," kata dia saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Dia juga belum bisa memberikan keterangan apakah masalah tersebut sudah dilaporkan ke DJP. "Nah itu dia, aku mesti cek dulu, seperti apa permasalahnnya, aku belum bisa komentar itu," kata Yoga.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Penegakkan Hukum DJP, Dadang Suwarna menjelaskan, penyelidikan dan penyidikan kasus restitusi pajak oleh Mobile 8 ditangani Kejaksaan Agung sehingga muncul gugatan Pra Peradilan.

"Proses penyelidikan dan penyidikan itu (Mobile 8) ada di Kejaksaan Agung, jadi wewenang ada di sana, bukan di DJP. Makanya sekarang di Pra Peradilan kan," terangnya.
Oleh karena itu, meskipun salah satu tersangka dari Mobile 8 ikut program pengampunan pajak, diakui Dadang, proses hukum terus berjalan karena kasus tersebut sedang ditangani di Kejaksaan Agung, bukan di kantor DJP.

"Kasus ini kan lagi diproses di Kejaksaan Agung, maka putusannya kembali ke mereka, bukan di kami, jadi tidak ada urusan dengan tax amnesty. Tax amnesty itu berlaku kalau proses penyidikannya di kantor DJP," jelas Dadang.

"Kalau kami yang melakukan penyidikan, kami akan mengacu sesuai Undang-undang (UU) Tax Amnesty. Tapi karena ini orang lain yang nanganin, ya tidak bisa karena berbeda walaupun kasus sama. Jadi jalan terus (proses hukum)," tandasnya.

Untuk diketahui, dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, kuasa hukum PT Mobile 8 Telecom Hotman Paris Hutapea menyatakan dua tersangka dalam kasus pajak akan melakukan gugatan pra peradilan terhadap Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Sidang pertama akan dilakukan pada tanggal 14 November 2016 jam 10.00 WIB," kata dia dalam keterangan tertulis.

Kasus ini merupakan tes pertama pelaksanaan Undang-undang Tax Amnesty. Alasannya, salah satu pihak dalam transaksi voucher telah mengajukan pengampunan pajak dan membayar uang tebusan ke kas negara.

"Apakah benar dipenuhi janji bahwa pemohon tax amnesty tidak akan diperiksa dan tidak disidik seperti diatur dalam Undang-undang Tax Amneesty dan seperti yang dijanjikan oleh Bapak Joko Widodo dan Bapak Jaksa Agung?" ujar dia. 

Sedangkan Juru Bicara Grup MNC Syafril Nasution menjelaskan, perusahaan telah melepas saham dari Mobile 8 sehingga tidak bisa berkomentar banyak mengenai masalah ini. "Sejak tahun 2008 Mobile 8 bukan dalam grup MNC sehingga saya tidak bisa memberikan komentar," jelas dia.
U
ntuk diketahui, sebelumnya Mobile 8 Telecom dimiliki oleh Global Mediacom. Sejak 2008, Global Mediacom melepas saham Mobile 8 Telecom secara bertahap. Global Mediacom adalah perusahaan yang masuk dalam Grup MNC.

 Source : http://bisnis.liputan6.com

10 November, Hari Berdirinya Majapahit

Arca Harihara dari Candi Sumberjati dekat Blitar yang tampaknya merujuk pada Simping, tempat Raden Wijaya didarmakan. Arca bersosok Siwa dan Wisnu ini melambangkan perwujudan Raden Wijaya. Kini arca megah ini berada di Museum Nasional. (Mahandis Y. Thamrin/National Geographic Indonesia)

Alkisah di akhir abad ke-13 tatkala Singhasari pada masa Kertanagara, terjadilah pemberontakan Jayakatwang, penguasa Kadiri yang menjadi kerajaan bawahan Singhasari. Akibat pemberontakan yang dipicu balas dendam itu Singhasari menemui kehancurannya. Namun, ada kebangkitan kembali berkat menantu Kertanagara sendiri, yaitu Raden Wijaya.

Nama “Majapahit” ditahbiskan ketika Raden Wijaya dan pengikutnya asal Madura tengah mendirikan sebuah permukiman di pinggiran Sungai Brantas, hutan orang-orang Trik. Tatkala para pengikut  yang sedang membuka hutan itu kelaparan, mereka makan buah maja yang rasanya pahit. Lalu, lahirlah Majapahit menjadi nama desa.

Sumber naskah Jawa tertua yang menyebutkan daerah bernama Majapahit itu adalah kitab yang baru ditulis pada 1600, Serat Pararaton—sekitar 200 tahun lebih setelah Kakawin Nagarakertagama digubah. Naskah Pararaton tidak menyebutkan Majapahit sebagai ibu kota, melainkan suatu permukiman ketika Raden Wijaya mempersiapkan perjuangannya untuk merebut kembali kejayaan Singhasari.

Akhirnya, Raden Wijaya berhasil merebut kekuasaan dari pemberontak. Kemudian dia bertakhta di Ibu Kota Majapahit sebagai raja yang pertama bergelar Kertarajasa Jayawarddhana pada hari ke-15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan kalender masehi 10 November 1293. Inilah tanggal yang diperingati sebagai hari berdirinya kerajaan Majapahit, 720 tahun silam.
"Tahun itu mengawali lahirnya suatu kerajaan baru sebagai penerus kerajaan sebelumnya, Singhasari," ujar Hasan Djafar yang seorang ahli arkeologi, epigrafi dan sejarah kuno Indonesia. Dia juga seorang pensiunan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Kelak Raden Wijaya menurunkan raja-raja Majapahit, dan raja-raja penerusnya di Tanah Jawa yang bertakhta hingga hari ini.

“Kita tidak tahu sebenarnya di mana ibu kota itu,” kata Hasan Djafar.  Menurutnya, sejauh ini tidak ada sumber tertulis yang menyebutkan secara tersurat lokasi persisnya Majapahit.

Namun, menurut Hasan, berita Cina yang ditulis Ma Huan menyebutkan sebuah ibu kota yang terletak sisi barat daya Canggu—pelabuhan kuno di tepian Sungai Mas. Ibu Kota itu dapat ditempuh  sejauh berjalan kaki selama satu setengah hari. “Kalau kita perhitungkan lokasinya sekitar Trowulan sekarang,” ungkap Hasan.

Dari catatan Ma Huan sepertinya Majapahit telah pindah dari pinggiran Brantas ke daerah agak pedalaman, namun pelabuhan dan sungai masih merupakan jalur utama menuju kerajaan itu. Prasasti Canggu pada 1358 menyebutkan tentang tempat penyeberangan di sungai-sungai besar, seperti Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Pertumbuhan tak hanya di daerah pedalaman, tetapi juga di daerah sepanjang pantai utara Jawa. Djafar berpendapat hal ini membuka peluang Majapahit menjadi kerajaan yang bukan hanya agraris, melainkan juga komersial sebagai kerajaan maritim.

 Pada masa Raja Hayam Wuruk ketika Majapahit mencapai masa keemasannya, “Prapanca menuliskan gambaran Nusantara dengan begitu detailnya dengan menyebutkan berbagai kepulauan,” tutur Hasan.
Hasan mengacu pada sumber sejarah Kakawin Nagarakertagama yang judul sesungguhnya adalah Desawarnana, artinya uraian tentang desa-desa. Nama Nagarakertagama diberikan oleh Jan Laurens Andries Brandes, ahli filologi yang menemukan naskah tersebut direruntuhan Keraton Cakranagara, Lombok. Karya pujasastra tersebut digubah oleh Rakawi Prapanca pada 1365, seorang pujangga Majapahit yang kelak menjadi “pelopor sejarawan modern dan jurnalis pionir di Indonesia.”

Meskipun Nagarakertagama  menjadi kitab sohor yang melambungkan pemerian lengkap tentang Kerajaan Majapahit,  kakawin itu tidak pernah menyebut secara eksplisit nama ”Majapahit”. Prapanca menyebut kerajaan sohor itu dengan nama Wilwatikta, Tiktawilwa, atau Tiktasriphala. Slamet Mulyana dalam Tafsir Sejarah Nagara Kretagama mengungkapkan hal tersebut wajar dalam pujasastra, ”Penggunaan kata Sansekerta kedengaran lebih gagah, namun nama sebenarnya adalah Majapahit.”

Source :  http://nationalgeographic.co.id

Cerdas! GSVL Putuskan UMK Kota Manado Rp 2,650 ribu bahkan Lebih Tinggi Dari UMP

Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Bastian



TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Setelah dirapatkan bersama Dewan Pengupahan dan Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Manado di ruang Wali Kota Manado, Rabu (09/11), akhirnya Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) menetapkan dan memutuskan Upah Minimum Kota (UMK) Manado tahun 2017 sebesar Rp 2,650 ribu. Angka tersebut lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi yang sudah diputusakan beberapa waktu lalu.


Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses pembahasan dengan pihak terkait, didampingi oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Mor Dominus Bastiaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado Atto Bulo, perwakilan pengusaha, organisasi buruh, dan akademisi.
Kepada Tribun Manado GSVL menegaskan terkait penetapan UMK 2017, harus dilihat dari berbagai aspek. Seperti aspek ekonomi, hukum, sosial, dan sebagainya yang akan berdampak bagi pengusaha dan pekerja.

"Saya minta UMK 2017 ini dikaji secara mendalam, jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan,"kata GSVL di Kantornya. Dia mengingatkan agar memperhatikan angka penetapan UMK, sebab jika terlalu tinggi akan memicu gelombang perpindahan tenaga kerja dari luar daerah ke Kota Manado. Jika hal tersebut terjadi maka akan memicu meningkatnya angka pengangguran.
"Ini bukan suka - suka sendiri, harus diperhatikan dampaknya,"kata GSVL.

Serupa dikatakan oleh Wawali Mor Bastiaan. Menurut dia jika UMK terlalu tinggi yang akan merasakan dampaknya yaitu pekerja. Dimana pengusaha akan mementingkan profit dan mementingkan keuntungan perusahan tanpa memikirkan kesulitan pekerja dilapangan.

"Pengusaha tidak mau tahu apakah tenaga kerjanya sedikit atau banyak yang penting profit. Sehingga, jika upah yang ditetapkan lebih tinggi, maka yang rugi justru pekerja itu sendiri, karena bisa berdampak pada pengurangan karyawan," Jelas Mor.

Meski UMK telah disepakati bersama sebesar Rp 2,650 ribu, namun keputusan ini akan dikonsultasikan dengan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey. Sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Didepan Ketua FKUB Kota Manado Pdt Renata Ticonuwu STh didampingi Ketua BKSAUA Kota Manado Pdt Roy Lengkong STh, GSVL menandatangani surat keputusan UMK tersebut. Dengan harapan setelah ditetapkannya UMK, akan membantu menanggulangi pengangguran di daerah ini. Dimana sesuai aturan Disnaker, UMK wajib lebih tinggi dari UMP.

"Data yang ada jumlah pekerja di Kota Manado sebanyak 165.561 orang, sedangkan jumlah pengangguran sebanyak 27.573 orang atau 14,27 persen. Kita akan tampung usulan dari berbagai pihak, kemudian akan dicarikan solusinya,"tandas Kadis Naker Atto Bulo.
 
Source :  http://manado.tribunnews.com

BMKG imbau masyarakat waspada peningkatan cuaca ekstrem

Jakarta (ANTARA News) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang meningkat sehingga berdampak pada semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah Indonesia.

"Meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang di Bandung dan Aceh, tanah longsor di Garut, serta angin kencang di Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh kondisi atmosfer yang sangat labil di wilayah Indonesia," kata Deputi Bidang Meteorologi, BMKG Yunus S Swarinoto di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, kondisi ini dipicu oleh beragam fenomena, dari daerah pertemuan angin hingga dipicu oleh skala atmosfer skala lokal maupun skala yang lebih luas.

Dalam beberapa hari ke depan suplai uap air sebagai pendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera dan Jawa relatif tinggi.

Diprakirakan potensi hujan masih terus meningkat dalam seminggu ke depan, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

Besarnya pengaruh lokal dan tingginya pemanasan mengakibatkan periode saat ini hingga akhir November nanti, memicu peningkatan intensitas Thunderstorm yang memungkinkan terjadi petir dan angin kencang.

"Masyarakat diimbau berhati-hati ketika beraktifitas di luar rumah pada sore hari. Selain itu khusus untuk daerah perkotaan dan dataran tinggi agar mengantisipasi hujan lebat dengan durasi singkat yang dapat menyebabkan genangan bahkan banjir bandang," tambah dia.

Dalam beberapa pekan ke depan hingga periode awal 2017 sebagian wilayah Indonesia akan memasuki puncak musim hujan.

Oleh karena itu, masyarakat dihimbau agar waspada dan lebih berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, pohon tumbang, jalan licin, dan lainnya.

Source :  http://www.antaranews.com

Afrika paling parah terdampak cuara ekstrem

Marrakesh, Maroko (ANTARA News) - Empat dari 10 negara yang paling parah terkena dampak cuaca ekstrem akibat perubahan iklim tahun 2015 berada di Afrika menurut sebuah laporan yang dirilis Selasa (8/11) dalam perundingan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Marrakesh.

"Afrika sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim," kata Sonke Kreft, penulis utama laporan Indeks Risiko Iklim Global 2017, yang diterbitkan setiap tahun oleh analis risiko Germanwatch.

Negara-negara miskin umumnya lebih banyak terdampak badai dahsyat, kekeringan, gelombang panas dan banjir, yang semuanya menjadi lebih intens dan sering akibat pemanasan global yang disebabkan oleh kegiatan manusia.

"Distribusi kejadian iklim tidak adil," kata Kreft, mengatakan bahwa negara-negara paling tertinggal di dunia hanya menghasilkan sebagian kecil dari gas rumah kaca yang memanaskan planet ini.

Mozambik berada di puncak daftar negara-negara yang paling parah terdampak dalam indeks risiko iklim 2015 disusul oleh Dominika, Malawi dan India. Myanmar, Ghana dan Madagaskar juga masuk jajaran 10 teratas.

Indeks tersebut mengukur tingkat paparan dan kerentanan terhadap kejadian-kejadian ekstrem.

Model iklim yang memprediksi bahwa pemanasan global meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian-kejadian yang melahirkan kresendo cuaca mematikan, terutama dalam satu dekade terakhir.

Lebih dari setengah juta orang di seluruh dunia meninggal dunia sebagai akibat langsung dari hampir 11.000 peristiwa cuaca ekstrem mulai dari 1996 hingga 2015 menurut laporan tersebut, yang melacak risiko setiap negara selama lebih dari satu dekade.

Badai, gelombang panas, banjir dan berbagai bencana alam terkait iklim lain menyebabkan kerugian lebih dari tiga triliun dolar AS (sekitar Rp39,4 kuadriliun) selama periode tersebut.

Selama dua dekade, negara yang mengalami dampak terparah adalah Honduras, Myanmar dan Haiti. Filipina, Bangladesh, Pakistan, Vietnam dan Thailand juga termasuk negara yang paling parah terdampak menurut warta kantor berita AFP.

Source : http://www.antaranews.com

Perubahan iklim pengaruhi hampir semua kehidupan di bumi

Miami (ANTARA News) - Sebagian besar kehidupan di Bumi sudah berubah akibat iklim yang menghangat, meski kenaikan suhu di seluruh dunia sejak masa pra-industri relatif kecil.

Penelitian di Jurnal Science menemukan bahwa 82 persen proses ekologi utama - termasuk keragaman genetik dan pola keimigrasian - mengalami perubahan akibat pemanasan global.

Dampak tersebut meluas hingga ke lingkungan darat, laut dan air tawar, meski suhu telah meningkat sekitar satu derajat Celcius selama masa pra-industri karena pembakaran bahan bakar fosil.

"Kami sekarang memiliki bukti bahwa, dengan hanya sekitar satu derajat Celcius pemanasan global, dampak utamanya sudah terasa," ujar ketua penulis penelitian Brett Scheffers, anggota International Union for Conservation of Nature Climate Change Specialist Group (UCNCCSG) sekaligus asisten profesor di University of Florida, Kamis (10/11).

"Ini dimulai dari perubahan gen individu, perubahan signifikan dalam tampilan fisiologi dan fisik spesies seperti ukuran tubuh, dan perpindahan spesies ke area yang benar-benar baru."

Perubahan ini akan memengaruhi manusia dengan menyebabkan wabah penyakit, hasil panen yang tidak konsisten dan turunnya produktivias perikanan, mengancam ketahanan pangan, ungkap para ahli.

Penelitian yang menganalisis 94 proses ekologi tersebut juga memperingatkan bahwa semakin banyak perubahan ekosistem semakin rentan ekosistem tersebut dalam menghadapi dampak terburuk perubahan iklim, demikian dikutip dari laporan AFP.

Source :  http://www.antaranews.com

BI: pelemahan rupiah hanya bersifat sementara

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia menyatakan pelemahan rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini hanya bersifat temporer atau sementara, dan tidak mencerminkan nilai rupiah sesuai fundamental ekonomi domestik saat ini.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Jakarta, Jumat, mengatakan pelemahan rupiah pada Jumat pagi ini karena reaksi pelaku pasar atas analisis-analisis dampak ekonomi, menyusul kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Trump dikenal memiliki kebijakan ekonomi yang protektif dan konservatif.

"Analisis itu menurut kami sih ada dasarnya, tapi itu buat negara yang sangat berkaitan dengan AS. Maka pada 8-9 November 2016 nilai tukar domestik Meksiko (negara yang berhubungan dagang erat dengan AS) melemah 10 persen dalam sehari," kata Mirza.

Hingga Kamis malam (10/11), analisis dampak ekonomi Trump terus berkembang di pasar keuangan negara-negara mitra dagang AS seperti Meksiko, Afrika Selatan, dan Brasil.

"Sayangnya, di pasar luar negeri, rupiah diperdagangkan dalam transaksi pasar non deliverable forward (NDF) sehingga tidak mencerminkan fundamentalnya," ungkapnya.

Gejolak kurs di pasar keuangan luar negeri pada Kamis malam itulah yang membuat kurs rupiah di Jumat pagi melemah hingga berada di sekitar Rp13.400.

"Pasar NDF melemah tanpa melihat fundamental Indonesia. Pokoknya melihat mata uang yang lain, yang melemah maka trader karena lihat melemah sehingga pagi rupiah dibuka Rp13.400, mengikuti apa yang terjadi di Meksiko, Brasil, dan lainnya," ujar dia.

Mirza mengatakan BI sudah melakukan dua kali operasi moneter pada Jumat pagi, karena melihat kurs rupiah hingga Jumat siang sudah mencapai level psikologis Rp13.700 per dolar AS.

Nilai itu, kata Mirza tidak sesuai fundamental ekonomi Indonesia.

Fundamental ekonomi Indonesia hingga awal November 2016 ini justru dalam keadaan baik dan stabil. Indikatornya, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2016 sebesar 5,02 persen, atau terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina.

Neraca transaksi berjalan triwulan III 2016 juga membaik, dengan penurunan defisit menjadi 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto.

Begitu juga dengan neraca pembayaran Indonesia yang mengalami kenaikan surplus menjadi 5,7 miliar dolar AS pada triwulan III-2016 dari triwulan sebelumnya sebesar 2,2 miliar dolar AS.

"Jadi tidak sesuai fundamental. Pasar itu kalau sudah naik banyak, terus ada analisis negatif supaya punya alasan untuk jual. Saya kan bekas orang pasar saya tahu analisis seperti itu. Kalau harga sudah turun banyak, baru nanti dibuat alasan bagus banget, pasar itu begitu," ungkap Mirza.

Pada Jumat siang, menurut kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar AS Rate (Jisdor), rupiah berada di Rp13.350.

Jika merujuk pada pembukaan pasar Jumat pagi, rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta sebesar Rp13.639, atau melemah 508 poin dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.131 per dolar AS. 

Source :  http://www.antaranews.com

Rupiah merosot menjadi Rp13.639 per dolar AS

Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta pada Jumat pagi merosot 508 poin menjadi Rp13.639 per dolar AS.

Analis Riset FXTM Lukman Otunuga mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan  cukup dalam karena sentimen negatif kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS masih membayangi pasar.

"Ada kekhawatiran di pasar Trump berpotensi memicu kekacauan politik dan global dalam situasi finansial yang rapuh dan penuh kegelisahan investor. Banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam periode ketidakpastian yang sensitif ini," katanya.

Ia mengatakan ancaman Trump membatalkan sejumlah kesepakatan perdagangan membuat pelaku pasar pesimistis dan memicu aksi hindar terutama pada aset di negara-negara berkembang.

 Dia berharap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang menyiratkan petumbuhan dapat bertahan dalam situasi eksternal yang serba tidak menentu.

Optimisme terhadap program amnesti pajak juga diharapkan dapat kembali mendorong momentum positif untuk ekonomi Indonesia.

Pengamat pasar uang Bank Woori Saudara Indonesia Tbk, Rully Nova, mengatakan kemenangan Donald Trump membuat suku bunga di Amerika Serikat bisa naik lebih cepat dari perkiraan.

"Nilai tukar rupiah yang masih mengalami depresiasi terhadap dolar AS lebih disebabkan faktor eksternal, terutama dari hasil pemilu presiden Amerika Serikat," katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, pelaku pasar uang juga masih khawatir kebijakan Donald Trump nantinya dapat memicu gejolak pasar keuangan dunia mengingat pernyataan-pernyataan kontroversial yang dia sampaikan saat kampanye.

 Source : http://www.antaranews.com

Saham dan Rupiah Tumbang, Sri Mulyani 'Pasang Teropong'

 Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beranggapan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi tadi, merupakan imbas dari kekhawatiran yang muncul pasca terjadi perubahan situasi politik di Amerika Serikat (AS).

"Sampai hari ini, kita melihat perkembangan rupiah bersama indeks harga saham dan surat berharga sangat dipengaruhi oleh sentimen yang terjadi secara regional maupun global karena perubahan atau perkembangan situasi politik di Amerika," ungkap Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (11/11).

Sri Mulyani meyakini, AS sebagai negara terbesar dari segi ekonomi membuat segala keputusan dan perubahan yang terjadi di AS, termasuk dari sisi politik, memberikan dampak yang luas ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

"Apapun yang dilakukan dan diputuskan di sana bahkan pernyataan sekalipun juga akan mempengaruhi," yakin Sri Mulyani.

Tak hanya pengaruh dari AS, Sri Mulyani menilai, ada pula sentimen negatif dari spekulasi yang dibuat pihak-pihak tertentu. Namun, untuk hal ini, dirinya memastikan, pemerintah akan segera menganalisa motif dibalik spekulasi tersebut.

Untuk itu, bendahara negara ini memastikan bahwa dirinya akan menyisir berbagai dampak dan hal-hal yang mempengaruhi fundamental ekonomi bangsa, termasuk berbagai rumor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Di samping itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut akan terus mematangkan langkah untuk membuat pasar dalam negeri tergenjot sehingga turut memberikan sentimen positif bagi ekonomi Indonesia. Lebih dari itu, pasar dalam negeri yang bergairah akan memperkuat fondasi ekonomi.

Kemudian untuk rupiah, Sri Mulyani akan memperhatikan sisi permintaan dan penawaran rupiah. Misalnya, dari sisi permintaan untuk kebutuhan impor, Sri Mulyani akan melihat kebutuhan membayar utang dan seluruh eksposur utang.

"Tapi kita lihat tidak ada alasan untuk khawatir, maka tidak perlu khawatir," katanya.

Sementara itu, melihat proses perpindahan kekuasaan politik di AS, Sri Mulyani mengatakan belum melihat dampak besar sementara ini.

"Amerika kan masih proses transisi. Jadi, akan terus ada perkembangan baru," tutupnya.

Untuk diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 160,98 poin (2,95 persen) ke level 5.289 hingga sesi I hari ini dari penutupan perdagangan kemarin di level 5.450,30 karena spekulasi kenaikan suku bunga AS.

Sementara, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS amblas pada perdagangan hari ini dan sempat menyentuh Rp13.865 atau melemah hingga 5,55 persen dari Rp13.138 kemarin.

Source : http://www.cnnindonesia.com

Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Trump, Amerika Penting Bagi RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencermati pandangan kebijakan perdagangan internasional Donald Trump, pemenang Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45.

Dalam kampanyenya, pengusaha properti tersebut mengatakan bakal lebih memproteksi negaranya dari serbuan produk impor dari negara lain. Hal itu tercermin pada keinginannya untuk merenegosiasi sejumlah perjanjian dagang AS dengan para mitranya.

Selain itu, Trump juga ingin menaikkan tarif impor barang dari China sebesar 45 persen dan Meksiko sebesar 35 persen, jika terpilih jadi presiden.

“Suka atau tidak suka, Amerika merupakan pasar terbesar dunia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Kamis (10/11).

Menurut Sri Mulyani, kebijakan perdagangan dan investasi antara AS dan China, secara umum akan berpengaruh ke dunia, termasuk Indonesia.

Mengutip data Kementerian Perdagangan AS, China merupakan negara yang paling rajin menjual barangnya ke AS. Tahun lalu, nilai impor negara tirai bambu ke AS mencapai US$482 miliar atau naik 3,2 persen dari tahun 2014.

Selain itu, China merupakan negara tujuan ekspor ketiga terbesar bagi AS. Tahun lalu, ekspor AS ke China mencapai $116 miliar, meski 6,1 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya.

“Kami akan melihat itu sebagai sesuatu yang harus dipantau, bagaimana pengaruhnya secara langsung ataupun tidak langsung,” jelasnya.

Sementara bagi Indonesia, AS dan China merupakan mitra dagang terbesar negara ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun lalu ekspor non migas Indonesia ke AS mencapai US$15,31 miliar atau 11,62 persen dari total ekspor non migas. Sementara, nilai ekspor ke China mencapai US$13,26 miliar (10,07 persen).

Suku Bunga The Fed

Selain itu, hubungan Trump dengan Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/ The Fed) juga menjadi perhatian mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Terutama, hal yang berkaitan dengan rencana kenaikan suku bunga acuan The Fed.

Trump, dalam retorika politiknya, sempat menyinggung bahwa The Fed seharusnya segera menaikkan suku bunga acuannya. Upaya menahan suku bunga AS dituding Trump sebagai keputusan politis Presiden Barrack Obama.

“Bagaimanapun juga posisi dari kebijakan The Fed tidak hanya mempengaruhi Amerika tetapi juga mempengaruhi seluruh dunia,” ujar Sri Mulyani.

“Kondisi ini akan kita pantau sehingga kita akan membuat berbagai macam opsi agar Indonesia tidak tergantung atau rawan terhadap perkembangan situasi yang ada di dalam pasar, terutama di AS yang akan berimbas ke pasar di Eropa maupun Asia yang lain,” tambahnya.

Source : http://www.cnnindonesia.com

Rabu, 09 November 2016

Proses Pemberian Gelar Pahlawan

Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada As'ad dilakukan berdasarkan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang berpedoman pada kriteria pemberian gelar Pahlawan Nasional sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Aturan itu mensyaratkan gelar diberikan pada mereka yang pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, perjuangan politik, atau perjuangan bidang lain dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya, dan melebihi tugas yang diemban. Selain itu pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Serta pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Lalu, memiliki konsistensi jiwa semangat kebangsaan yang tinggi. Dan terakhir, melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak secara nasional.

Namun, meskipun seseorang memenuhi syarat khusus itu, tak serta merta mereka akan dianugerahi Pahlawan Nasional. Sebab, dalam situs resmi Sekretariat Negara, nama tokoh itu harus diusulkan sebagai calon pahlawan nasional oleh masyarakat, ke pemerintah daerah setempat. Calon itu selanjutnya diteliti dan dikaji Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah. Jika memenuhi kriteria, maka nama itu diajukan ke Menteri Sosial selaku Ketua Umum Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat.

Di Kementerian Sosial, nama itu kembali diteliti secara administrasi, serta diteliti dan dikaji kembali. Jika memenuhi kriteria, nama itu baru bisa diajukan ke Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk mendapatkan persetujuan Penganugerahan Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya.

Source :  http://fokus.news.viva.co.id

Soeharto dan Gus Dur Belum memperoleh gelar Pahlawan Nasional



Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bahwa Abdurrachman Wahid atau Gus Dur, Soeharto, As'ad Syamsul Arifin, dan Abdurrahman Baswedan merupakan 4 nama yang lolos secara administrasi dalam pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional namun hanya As'ad yang diberikan gelar tahun ini.

Khofifah memastikan, Presiden kedua RI, Soeharto, maupun Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gusdur kembali tak akan mendapatkan gelar kehormatan ini.
"Bukan, bukan (Soeharto ataupun Gusdur)," ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, Minggu, 6 November 2016. Padahal kedua tokoh tersebut sudah lama diusulkan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan untuk menjadi pahlawan nasional, karena dinilai banyak berjasa pada negeri.


Menanggapi keputusan ini, Ketua DPR Ade Komarudin memberikan pendapatnya. Secara diplomatis dia menyerahkan masalah ini kepada Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan sebagai pihak yang berwenang.  Namun, "Kalau aspirasi saya pribadi, inginnya apa sih susahnya (memberikan gelar)," kata Ade di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 9 November 2016. Dia menilai Soeharto dan Gus Dur telah cukup berbakti pada negara, meski beragam polemik mengikuti sepak terjang mereka semasa menjadi pemimpin negeri. "Pahlawan yang sempurna tak ada. Tapi itu kewenangan dewan gelar, kita serahkan pada dewan gelar," ucapnya.
Source :  http://fokus.news.viva.co.id

Jasa KH Raden As'ad Syamsul Arifin pada Negeri

Semasa hidup, KH Raden As'ad Syamsul Arifin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Desa Sukorejo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dia ikut berperan menggerakkan rakyat dan santri, khususnya dari Jawa Timur, agar ikut dalam Pertempuran 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dikutip dari situs resmi NU, Dosen UIN Walisongo sekaligus Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU, M. Rikza Chamami, menuliskan sedikit sejarah mengenai As'ad. Pria ini memiliki garis kerurunan dari Sunan Ampel Raden Rahmat, karena menjadi putra pertama dari KH. Syamsul Arifin atau dikenal sebagai Raden Ibrahim, yang menikah dengan Siti Maimunah.

As’ad menempuh pendidikan di Mekkah sampai usia 16 dan kembali mengaji di Jawa. Setelah kembali ke tanah leluhurnya, dia belajar di berbagai pesantren, diantaranya Pondok Pesantren Sidogiri, Siwalan Panji Sidoarjo, Kademangan Bangkalan, dan Ponpes Tebuireng.
Berbekal ilmu dari berbagai pesantren itu, As'ad meneruskan perjuangan ayahnya untuk membesarkan Pondok Pesantren Salafiyyah Syafi’iyyah, pada 1938.

Perjuangan As’ad dalam mengusir penjajah tak hanya terjadi saat menggerakkan massa untuk mempertahankan Surabaya. Sebelumnya pondok Salafiyyah Syafi’iyyah pernah diserbu pasukan Belanda. Berkat kegigihannya, sekitar 10 ribu santri dan warga sekitar bisa dievakuasi.
Kemahiran As’ad dalam seni perang juga dibuktikan dengan memenangkan pertempuran di Bantal Asembagus, dimana Belanda sempat mengepung markas TNI.

Jasa As’ad lainnya pada negara adalah ikut mendorong NU berasaskan Pancasila. Saat Pemerintahan Soeharto mewajibkan penggunaan Pancasila pada 1982/1983, NU merespon cepat dengan menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama di pesantren milik As’ad. Kemudian tepat 21 Desember 1983, Munas memutuskan menerima Pancasila dan revitalisasi Khittah 1926. Pada bulan Desember 1984 dalam Muktamar NU XXVII diputuskan asas Pancasila dan Khittah NU. Dan NU menjadi ormas pertama yang menerima Pancasila, demi keutuhan NKRI.

Source :  http://fokus.news.viva.co.id

Hanya Satu Gelar Pahlawan Nasional

VIVA.co.id – Setiap tahun, saat memperingati Hari Pahlawan 10 November, negara selalu memberikan gelar Pahlawan Nasional pada seorang tokoh yang ikut membantu memberikan sumbangsihnya pada kemerdekaan Indonesia.
Gelar ini hanya diberikan kepada seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi kawasan NKRI, yang meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan, kemajuan bangsa, dan negara Republik Indonesia.
Tahun ini, gelar itu diberikan pada Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Seorang tokoh yang ikut membantu membangun organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Penghargaan ini diterima cucu As’ad, yaitu Achmad Azaim Ibrahimy.
Upacara pemberian gelar ini dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 9 November 2016. Di tengah upacara, turut dibacakan Keputusan Presiden Nomor 90/TK/Tahun 2016 yang disahkan pada 3 November 2016, mengenai pemberian gelar As'ad sebagai Pahlawan nasional.
As'ad Syamsul Arifin lahir pada 1897 di Mekkah, Arab Saudi, dan meninggal 4 Agustus 1990 di Situbondo pada usia 93 tahun. Jenazah almarhum dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Salafiyyah Syafi’iyyah.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, menjelaskan penghargaan tertinggi yang bisa diberikan negara pada warganya ini, diberikan pada As'ad untuk menghormati baktinya pada negeri.
"Diberikan karena jasa-jasanya pada negara," jelas Johan saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu, 9 November 2016.
As'ad merupakan ulama besar sekaligus tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, bersama KH Kholil dan KH Hasyim Asy’ari. Di NU, terakhir As'ad tercatat menjabat sebagai Dewan Penasihat atau Musytasar PBNU, hingga akhir hayatnya.

Source :  http://fokus.news.viva.co.id

Bersediakah Antasari pimpin KPK kembali setelah bebas dari bui?



Merdeka.com - Mantan ketua KPK Antasari Azhar hari ini tanggal 10 November 2016 menghirup udara bebas. Antasari sudah lebih kurang enam tahun menghabiskan waktu di Lapas Klas I Tangerang.

Lalu apa rencananya setelah bebas? Antasari mengatakan masih pikir-pikir jika ditawari kembali menjadi pimpinan KPK. Sebab, katanya, menjadi pimpinan KPK bukan soal harus melalui proses panjang.

"Itu berproses, dan panjang prosesnya. KPK kan ada prosesnya. Biar mereka yang menyelesaikan PR-PR yang ada. Kan banyak PR-nya," ujar Antasari, Selasa (11/8).

Saat terus didesak apakah siap mendaftar jika ada kesempatan menjadi pimpinan KPK, dia menjawab. "Ya kita lihat nanti lah ya," terangnya.

Dia juga belum tahu apakah akan terjun ke politik setelah bebas. "Partai politik, lihat nanti," pungkasnya.

Source : https://www.merdeka.com

Antasari Azhar: Dendam dan Benci, Saya Tinggalkan di Dalam Penjara

 
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang. Dia menegaskan tidak akan membongkar kasus menjeratnya selama ini dan menutup masalahnya.

“Sejak keluar pintu, dendam saya, benci saya, saya tinggal di dalam. Saya tidak mau bawa beban ke keluarga,” tegas Antasari, Kamis (10/11). Menurutnya, langkah itu diambil setelah melakukan perenungan dan membaca beberapa buku. Kasus menjeratnya selama ini dia serahkan kepada Allah.
“Saya menarik kesimpulan saya sudah ikhlaskan lahir batin. Tidak ada ingin saya lakukan pembongkaran kasus, saya serahkan kepada Allah,” tegasnya.Dalam pembebasan ini, keluarga Antasari beserta kuasa hukumnya hadir ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Selain itu, sejumlah keluarga dari mantan Ketua KPK tersebut ikut hadir.

Source : https://www.merdeka.com

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes