Jumat, 11 November 2016

Kegiatan Pramuka Akan Masuk Pelajaran Formal

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (Suara Pembaruan/Aries Sudiono)



Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, pihaknya akan memasukkan kegiatan pramuka sebagai bagian pelajaran formal. Gerakan pramuka dinilai memiliki kedudukan strategis untuk memperkuat pendidikan karakter bagi anak bangsa karena mengajarkan kecakapan kepanduan dan kecakapan hidup.


"Kecakapan kepanduan, membuat anak mampu untuk percaya diri, mandiri, fleksibel dan tahan banting dengan berbagai tantangan. Sedangkan kecakapan hidup dari pramuka, dapat menjadi modal ketrampilan generasi untuk mengembangkan diri ditengah masyarakat," kata Muhadjir, dalam acara Pengukuhan Pergantian Antar Waktu Pemimpin Saka Widya Budaya Bakti Kemdikbud, di Jakarta, Kamis (15/9).

Menurut Muhadjir, pihak Kemdikbud sendiri sedang menyiapkan naskah akademik, kurikulum, termasuk soal plotting.

"Kita undang mereka yang sudah melaksanakan pendidikan karakter, untuk kita serap pengalaman jadikan bahan rumusan program kurikulum. Jika mau wajib maka wajib diikuti semua siswa. Kalau sekarang ekstra maka suka-suka. Dengan menjadikan bagian kurikulum, tentu akan otomatis," paparnya.

Dengan masuk sebagai mata pelajaran, kata Muhadjir, gerakan pramuka akan ditanamkan dari pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Salah satu hal yang terpenting dalam pendidikan, kata Muhadjir, menjadikan anak didik memiliki karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

"Hal tersebut dapat ditingkatkan dalam gerakan pramuka. Pasalnya, pramuka dapat melengkapi materi pendidikan yang banyak berorientasi pada pengetahuan," tambah Muhadjir.

Source : http://www.beritasatu.com

Mendikbud: Semangat dan Sabar Layani Anak Berkebutuhan Khusus

Luwuk-Banggai, Kemendikbud -- Pada hari kedua kunjungan kerja ke Kabupaten Banggai, Sabtu (5/11/2016), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meninjau kegiatan belajar siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) Luwuk bersama dengan Bupati Banggai Herwin Yatim. Saat melakukan interaksi dengan para siswa berkebutuhan khusus, Muhadjir menyampaikan rasa bangga dan harunya pada semangat belajar siswa. 
 
Seraya memberikan apresiasi atas semangat para pendidik siswa berkebutuhan khusus, Ia menitipkan pesan agar para guru dan tenaga kependidikan di SLB Luwuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. 
 
"Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu mendidik anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya mohon Bapak Ibu selalu semangat dan sabar dalam mendidik anak-anak kita," disampaikan Mendikbud kepada para guru SLB Luwuk yang merasa senang dan terharu atas kunjungan menteri ke sekolah mereka. 
 
SLB Luwuk berada di kawasan Kilometer 3, Kelurahan Bungin Timur, Luwuk, Banggai melayani 68 siswa berkebutuhan khusus, dengan dukungan 28 guru dan tenaga kependidikan. Selain jenjang pendidikan dasar, SLB Luwuk juga melayani siswa berkebutuhan khusus dengan jenjang pendidikan menengah. 
 
Di tahun 2016, bantuan dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kemendikbud telah digunakan untuk membangun ruang belajar baru untuk mendukung suasanya belajar yang lebih nyaman. Pada kesempatan tersebut Mendikbud memeriksa langsung pengerjaan proyek pembangunan ruang kelas yang hampir rampung. 
Mendikbud juga memeriksa asrama bagi para siswa berkebutuhan khusus. Ia menitipkan pesan agar pengelola asrama dapat menjaga kebersihan dan kerapian asrama. 
 
"Siswa di sini datang dari banyak tempat. Kita siapkan asrama untuk siswa yang rumahnya jauh supaya mereka rajin datang ke sekolah," ungkap salah seorang guru.
 
Source : http://www.kemdikbud.go.id

Jumpai Tenaga Pendidik Banggai, Mendikbud Sampaikan Program Prioritas di Bidang Pendidikan

Luwuk-Banggai, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dalam temu pendidik, Mendikbud menyampaikan tiga program prioritas pemerintah di bidang pendidikan yang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepadanya.

“Bapak Presiden mengamanatkan tiga hal kepada Saya, yang pertama adalah mengatasi kesenjangan. Yang kedua terkait revolusi mental pada generasi muda, dan yang ketiga adalah penajaman dan percepatan pendidikan vokasi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa,” disampaikan Mendikbud di depan seribu orang pendidik Kabupaten Banggai yang berkumpul di Aula Dinas Perkebunan, Jumat (04/11/2016).

Dilanjutkan Mendikbud, melalui program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah terus berupaya meningkatkan akses kepada layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin agar dapat terus belajar. Terkait pendidikan vokasi, Mendikbud menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta mengembangkan SMK di bidang Maritim dan Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pariwisata dan Industri Kreatif. 

Mendikbud: Guru Harus Tingkatkan Profesionalisme

Revolusi mental di bidang pendidikan bagi generasi muda yang dilaksanakan melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada jenjang pendidikan dasar sangat bergantung pada peran guru. Oleh karena itu, Mendikbud menyampaikan pentingnya guru menjaga semangat seorang pendidik dan meningkatkan profesionalisme.

“Saat ini pemerintah memberikan 72 trilyun untuk tunjangan profesi guru, dan sekitar 142 trilyun untuk gaji guru setiap tahunnya. Saya harap para guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi dapat mengajar dengan baik, jangan asal-asalan,” tutur Mendikbud.

Bagi Muhadjir, terdapat tiga hal yang wajib dimiliki oleh seorang guru yang baik, diantaranya adalah keahlian (pedagogik dan substansi), tanggungjawab sosial, serta panggilan jiwa sebagai seorang pendidik. Sebagai profesi yang sangat penting dan mulia, guru merupakan kunci perubahan sebuah bangsa. Untuk itulah Mendikbud menyampaikan bahwa Kemendikbud akan menjalankan beragam program dan kebijakan yang mendorong perubahan pada sikap mental guru di Indonesia. 

"Di dunia ini hanya ada dua profesi, guru dan lain-lain. Itu yang dikatakan Mendikbud terdahulu, bapak Daud Joesoef, dan saya meyakininya," ujar Mendikbud yang disambut tepuk tangan para Guru.

Source : http://www.kemdikbud.go.id

Kemdikbud dorong implementasi pendidikan berbasis budaya daerah

Yogyakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya daerah di sekolah sebagai sarana melestarikan kearifan lokal serta membentuk karakter bangsa.

"Budaya daerah dari para leluhur kita memiliki nilai yang sangat fundamental dan harus diwariskan ke generasi berikutnya," kata Direktur Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Sri Hartini dalam Kongres Bahasa Jawa VI di Yogyakarta, Rabu.

Budaya daerah, menurut Sri, merupakan kebiasaan-kebiasaan luhur yang diturunkan oleh para leluhur di masing-masing daerah. Hal itu sekaligus menjadi identitas pembeda antara daerah satu dengan lainnya.

Sri mencontohkan, seperti dalam Budaya Jawa, bahasa mengandung makna, simbol, sekaligus nilai yang memiliki keterkaitan dengan budaya sopan santun yang selama ini membentuk karakter masyarakat Jawa. Tanpa terus diajarkan dalam pendidikan formal, menurut dia, budaya itu sulit dilestarikan. "Warisan itu harus terus dijaga agar tidak luntur atau hilang," kata dia.

Untuk melestarikan budaya daerah, menurut dia, Kemendikbud juga telah mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan budaya daerah dalam pelajaran di sekolah melalui materi muatan lokal.

Namun demikin, meski materi muatan lokal telah dimasukkan ke dalam bagian mata ajar di sekolah, menurut Sri, porsi budaya daerah yang dimasukkan ke dalam muatan lokal sebagian besar masih sebatas seni dan tari. "Pengetahuan mengenai kearifan lokal lainnya belum seluruhnya dimasukkan ke dalam materi muatan lokal," kata dia.

Selain melalui sekolah, menurut dia, pelestarian budaya daerah harus diperkuat melalui ekosistem yang lebih kecil yakni keluarga. "Budaya daerah harus lebih dahulu bisa diterapkan minimal dalam keluarga masing-masing," kata dia. 

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Source :  http://www.antaranews.com

Kemendikbud Akan Segera Rehabilitasi Gedung Sekolah Rusak

Kuningan-Jabar, Kemendikbud – Dalam kunjungannya ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis (10/11/2016), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bersama Bupati Kuningan Acep Purnama meninjau lokasi gedung Sekolah Dasar Negeri (SD) Negeri Bunigeulis 1 Hantara, Kuningan yang sebagian ruangan kelas dan ruang gurunya terbakar pada akhir bulan Juli yang lalu. Ia sampaikan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas gedung sekolah di seluruh Indonesia.

“Kita akan lakukan rehabilitasi pada gedung-gedung sekolah yang rusak ringan, sedang dan juga rusak berat. Nanti kita akan buat standarnya sesuai dengan kebutuhan belajar masa kini dan agar dapat menunjang program penguatan karakter di sekolah,” disampaikan Mendikbud seusai meninjau kegiatan belajar di SDN Bunigeulis 1 Hantara, Kuningan, Jawa Barat.

Terkait biaya pembangunan gedung sekolah yang terbakar, Muhadjir menyampaikan bahwa Kemendikbud akan berbagi biaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan. “Nanti kita akan gunakan APBN dari Kemendikbud dan APBD Pemkab Kuningan,” pungkasnya.

Direktur Pembinaan SD Wowon Wirdayat yang menyertai kunjungan kerja Mendikbud menyatakan pihaknya sudah menyiapkan skema revitalisasi sekolah yang dirancang agar dapat mewujudkan sekolah yang sehat dan nyaman untuk kegiatan belajar siswa. Wowon juga menyampaikan bahwa desain bangunan sekolah baru tersebut dilakukan secara gotong royong oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Kuningan.

Kepala sekolah SDN Bunigeulis 1, Kurniasih, mengungkapkan bahwa selama empat bulan terakhir siswa kelas VI harus belajar di dalam ruang kelas sementara yaitu tenda yang dibangun di lapangan sekolah, sedangkan siswa kelas 4 harus belajar di musala. Ia sampaikan rasa terima kasihnya mewakili pengelola sekolah atas bantuan yang diberikan Kemendikbud dan Pemkab Kuningan.

Pada saat berinteraksi dengan siswa kelas VI di tenda pengganti kelas sementara, Mendikbud Muhadjir memberikan apresiasinya kepada para siswa yang fasih dalam membawakan lagu-lagu Sunda yang diajarkan di sekolah. Baginya, penting agar anak-anak diperkenalkan dan diajarkan seni-budaya dan tradisi lokal sejak dini. Hal tersebut sejalan dengan penguatan pendidikan karakter. 

Guru besar Universitas Negeri Malang itu juga menyampaikan pentingnya kegiatan belajar yang tidak terpaku pada metode pengajaran di dalam kelas. Guru harus dapat mendidik siswa melalui beragam cara dan meningkatkan aktivitas pembelajaran di luar kelas. “Saya ingin ekosistem sekolah dapat menjadi sumber belajar. Sebagian besar kegiatan belajar harus di luar kelas,” ujar Mendikbud.

Tak lupa ia menitipkan pesan kepada para guru dan komite sekolah agar dapat bergotong royong memajukan pendidikan di lingkungan mereka.

Source : http://www.kemdikbud.go.id

Mendikbud: UN Sedang Dikaji Ulang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (Suara Pembaruan/Aries Sudiono)


Luwuk, Sulteng- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya sedang mengkaji, apakah ujian nasional masih diperlukan atau tidak.

"Berdoa saja ya, mudah-mudahan," kata menteri tanpa melanjutkan penjelasannya saat mengunjungi SMK Negeri I Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu (5/11) didampingi Sekjen Kemdikbud Didik Suhadi dan Bupati Banggai Herwin Yatim.

Mendikbud memasuki sejumlah ruangan untuk berdialog langsung dengan para siswa. Saat berada di ruang Kelas XII jurusan, seorang siswa bernama Mohamad Kaharuddin tiba-tiba mengancungkan tangan dan meminta kesempatan bertanya kepada Mendikbud.
"Mohon maaf pak menteri, boleh saya bertanya," ujar Kaharuddin tanpa malu-malu dan langsung dipersilakan menteri.

"Pak Menteri, apakah ujian nasional itu masih akan dilakukan? Apakah UN tidak menghambur-hamburkan dana saja," ujarnya yang disambut tepuk tangan para siswa dan guru.
"Menurut kamu bagaimana," jawab menteri.
"Menurut saya pak, UN tidak perlu lagi, dihapus saja, karena kalau UN itu, siswa pasti meniru-niru temannya. Maksudnya menyontek. Jadi UN buang-buang dana saja," katanya tegas dan disambut tepuk tangan riuh para siswa.
"Siapa yang suruh kamu bertanya seperti itu," timpal menteri lagi sambil tersenyum.
"Tidak ada pak, ini ide saya sendiri," ujar Kaharuddin.
"Kalau begitu saya mau kasih hadiah sama kamu," kata menteri sambil mencabut dompetnya dan menyerahkan selembar uang kertas dan disambut ria para siswa.

Menteri kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan UN sedang dalam pengkajian ulang. Keputusannya nanti segera umumkan apakah tahun depan masih ada UN atau tidak. "Berdoa'a saja ya, mudah-mudahan ..." ujar menteri lagi.

Menjawab pertanyaan siswi di kelas yang sama bernama Firra Palesa tentang bagaimana meningkatkan prestasi siswa, menteri mengatakan bahwa ke depan, para guru diwajibkan untuk berada di kelas selama delapan jam sehari atau minimal 40 jam seminggu agar siswa betul-betul maksimal dalam belajar.

"Dengan belajar delapan jam sehari di kelas, maka pada hari Sabtu akan diliburkan sehingga waktu hari Sabtu dan Minggu itu bisa digunakan anak-anak untuk berkumpul bersama keluarga," ujar menteri dan lagi-lagi disambut sorak-sorai para siswa dan guru.

Sebelum meninggalkan ruang kelas tersebut, Mendikbud juga memberikan hadiah uang kepada Firra Palesa atas keberaniannya mengajukan pertanyaan kepada menteri.

Di semua kelas yang dikunjungi, menteri mengecek siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sejumlah siswa yang ditemui mengaku sudah menerima KIP namun sampai saat ini belum bisa mencairkan uangnya dan belum tahu bagaimana mencairkan dananya. "Saya minta KIP kalian dikumpulkan kepada Kepala Sekolah yang akan melaporkannya ke Jakarta (Kemdikbud) agar bisa diatur pencairannya melalui Bank Rakyat Indonesia," ujar menteri.

Para siswa penerima KIP di tingkat SMU/SMK akan mendapat bantuan pendidikan sebesar Rp1 juta per tahun untuk meringankan beban siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti pengadaan buku tulis dan buku pelajaran serta pembelian pakaian seragam.

Source :  http://www.beritasatu.com

Potensi Korupsi Dunia Pendidikan

Peta Korupsi Pendidikan
Laporan Pemantauan Lapangan Dana Pendidikan Tahun 2014, yang dilakukan Deputi Pencegahan KPK menyebutkan bahwa akar permasalahan pengelolaan anggaran pendidikan disebabkan oleh 4 (empat) faktor meliputi lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi (data tidak handal), adanya kekosongan pengawasan, dan lemahnya kontrol publik/sosial. Berikut adalah peta resiko/potensi penyalahgunaan anggaran pendidikan:


Hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Tim Pencegahan KPK menyebutkan banyak sekali varian penyalahgunaan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan dana pendidikan yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, tujuan khusus BOS adalah membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri SMP/SMPLB/SMP/SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;  membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta; mengurangi angka putus sekolah (SMA/SMK); meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA/SMK. Potensi kebocoran dana BOS meliputi:
  • Manipulasi jumlah siswa penerima BOS lewat entri data yang dilakukan oleh pihak sekolah. Manipulasi ini bertujuan supaya dana BOS yang mereka dapatkan lebih besar dari jumlah siswa yang membutuhkan dana tersebut. Dengan demikian oknum sekolah tersebut bisa menganggarkan dana BOS yang sebenarnya tidak ada realisasinya, dialihkan ke kantong pribadi oknum sekolah tersebut.
  • Penyerahan Laporan ke Provinsi seringkali menyelipkan gratifikasi, dengan kisaran 300 ribu (keterangan Gratif, 25/7).
  • Seringnya peraturan berupa juknis yang datang terlambat berdampak pada keterlambatan penerimaan dan distribusi dana ke daerah.
  • Dimungkinkan adanya penyimpanan anggaran dana BOS dalam jangka waktu tertentu di Kas Umum Daerah.
  • Pada saat transfer dari KUD ke rekening sekolah, dimungkinkan adanya kuasa dinas untuk meminta potongan (kisaran variatif) antara 10-50% dari total BOS), modusnya antara lain meminta setoran langsung, menjual produk, melakukan suap, dan meminta biaya administrasi.
  • Penggunaan Dana BOS oleh sekolah juga berpotensi korupsi misalnya pengalokasian dana BOS yang tidak sesuai dengan 13 Item pembelanjaan dalam Juknis.
  • Laporan tahunan yang terjadi seringkali terlambat, bahkan terjadi manipulasi laporan.
 Source : http://acch.kpk.go.id

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes